Aturan Berkendara Selama Penerapan PSBB Corona Covid-19

Pemerintah pusat via Kementerian Kesehatan telah sah memberikan izin terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberlakukan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jakarta akan menjadi wilayah pertama di Indonesia yang menggunakan status ini untuk mencegah semakin meluasnya penularan wabah virus corona.

Adapun cara kerja PSBB tertuang dalam Regulasi Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan diwariskan secara rinci di Regulasi Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 seputar Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pelegalan status PSBB bagi ibu kota negara ini diumumkan Menkes Terawan Agus Putranto di Jakarta, pada Selasa (7/4/2020). Gubernur DKI Anies Baswedan malah telah menentukan bahwa PSBB mulai dilegalkan pada Jumat (10/4/2020).

Pelegalan PSBB di Jakarta diikuti dengan terbitnya Regulasi Gubernur DKI Nomor 33 Tahun 2020 seputar Pelegalan PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DKI Jakarta.

 

 

Terdapat 28 pasal di dalam undang-undang gubernur (pergub) hal yang demikian. Salah satunya membatasi mengenai pola berkendara dan operasional transportasi massal selama masa PSBB. Terdapat lima hal penting di dalamnya, ialah:

1. Berlaku 14 hari.

Berdasarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, PSBB akan dilegalkan selama 14 hari terhitung semenjak disetujui Menkes. Berdasarkan pernyataan Gubernur Anies yang menyebut PSBB mulai diaplikasikan pada Jumat (10/4/2020), maka penguasaan akan berlangsung sampai 24 April 2020. Penerapan PSBB masih dapat diperpanjang sekiranya tak ditemukan penurunan pandemi virus corona secara signifikan.

2. Pembatasan transportasi.

Transportasi penumpang, bagus kendaraan umum maupun pribadi mendapatkan sorotan tersendiri di undang-undang PSBB dengan memandang jumlah penumpang dan menjaga jarak antarpenumpang. Secara rinci, pada transportasi umum di ibu kota, Pemprov DKI Jakarta akan membatasi jam operasional dan jumlah penumpang sampai 50 persen. Jam operasional transportasi umum menjadi pukul 06.00-18.00 WIB.

BACA  AHM Gelar Kontes Mekanik Honda Tingkat Nasional

Kemudian, untuk layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi ialah ojek dalam jaringan (daring) hanya diperkenankan mengangkut barang saja selama PSBB. Maka, sepeda motor diimbau tak untuk penumpang atau satu motor hanya terdiri dari satu orang.

Perusahaan penyedia layanan ojek daring seperti Gojek telah mengantisipasi hal ini dengan menutup aplikasi antaran penumpang ojek daring di dalam aplikasi mereka semenjak hari diresmikannya PSBB di Jakarta. Tidak ini juga berlaku untuk transportasi pribadi roda dua. Sementara pada kendaraan roda empat, tak boleh lagi mengangkut lima sampai tujuh penumpang, tergantung pada tipe mobilnya (tak boleh diisi kapasitas penuh).

3. Tidak ada penutupan jalan.

Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana menentukan tak ada penutupan jalan saat PSBB berlangsung di Jakarta, semacam itu pula jalan masuk keluar masuknya. Tidak yang sama juga dikatakan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo bahwa menjaga jarak antarpenumpang di angkutan umum ialah pilihan terbaik.

4. Tidak ada penilangan bagi pelanggar PSBB.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya konsisten menggelar Operasi Keselamatan Jaya 2020 selama diresmikannya PSBB di Jakarta sampai 19 April 2020. Operasi penertiban ini bertujuan untuk menghindari perkumpulan orang dalam upaya mencegah kemungkinan penyebaran virus corona semakin meluas dan tertib berlalu lintas. Pembatasan, pada operasi yang menyasar pangkalan ojek online, ojek pangkalan, terminal, pangkalan taksi, dan sejenisnya ini, kepolisian tak mengerjakan penindakan tata tertib.

BACA  Harga Mobil Terbang PAL V Buatan Belanda

Berdasarkan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Fahri Siregar, penindakan pelanggaran lalu lintas akan dikurangi dan lebih mengedepankan tindakan preemtif dan preventif, salah satunya dengan PSBB.

5. Pengiriman logistik konsisten berjalan normal.

Kendaraan niaga masih konsisten beroperasi selama pelegalan PSBB, terlebih di bidang logistik atau angkutan barang. Tidak ini bertujuan supaya masyarakat konsisten dapat mendapatkan pasokan kebutuhan sehari-hari secara normal.

Adapun daftar angkutan barang yang dapat beroperasi ialah:

  • Angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi.
  • Angkutan barang untuk kebutuhan bahan pokok.
  • Angkutan untuk makanan dan minuman, termasuk barang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang perlu distribusi ke pasar dan supermarket.
  • Angkutan untuk pengedaran uang.
  • Angkutan BBM/BBG.
  • Angkutan truk barang kebutuhan distribusi bahan baku industri manufaktur dan assembling.
  • Angkutan truk barang untuk kebutuhan ekspor dan impor
  • Angkutan truk barang dan bis untuk kebutuhan distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya)
  • Angkutan bis jemputan karyawan industri manufaktur dan assembling.
  • Angkutan kapal penyeberangan.
  • Pembatasan transportasi umum dan ojek online.
  • Transportasi penumpang, bagus umum maupun pribadi mendapatkan sorotan tersendiri pada PSBB dengan memandang jumlah penumpang dan menjaga jarak antarpenumpang.

Larangan Kewajiban

Pergub yang ditandatangani Gubernur Anies Baswedan pada 9 April 2020 hal yang demikian, dikontrol juga seputar penggunaan kendaraan pribadi selama PSBB. Pada Pasal 18 Ayat 4 dan 5 umpamanya diceritakan bahwa kendaraan pribadi bagus kendaraan beroda empat maupun motor hanya diaplikasikan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan aktivitas tertentu saja.

Adapun aktivitas yang dimaksud ialah kebutuhan ke kantor pemerintahan, kantor perwakilan negara asing atau organisasi internasional dalam mengerjakan diplomatik, BUMN, BUMD, serta pelaku usaha yang bergerak di bidang kesehatan, pangan, daya, komunikasi, keuangan. Di samping itu berlaku juga bagi jasa logistik, perhotelan, konstruksi, pelayanan jasa, industri strategis, dan organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan atau sosial.

BACA  Cara Berkendara Melintasi Jalan Berkabut

Kemudian, dalam pergub hal yang demikian juga dikontrol mengenai jumlah penumpang yang dapat diangkut oleh kendaraan pribadi sampai 50 persennya sebagai upaya menjaga jarak antarpenumpang (physical distancing).

Untuk sepeda motor hanya untuk si pengemudi. Apabila bagi kendaraan beroda empat pribadi disesuaikan dengan kapasitas kursi dikurangi 50 persennya. jumlah tempat duduknya untuk enam orang maka optimal hanya tiga orang. Tidak serupa juga dilegalkan bagi angkutan umum massal seperti MRT, LRT, dan bis transjakarta.

Penumpang dan pengendara wajib menggunakan masker selama mengerjakan perjalanan. serupa juga berlaku bagi penumpang angkutan umum. Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya selama berlakunya PSBB akan menempatkan sejumlah petugas berseragam di spot-spot perbatasan wilayah dengan Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan untuk memeriksa semua kendaraan yang akan masuk dan keluar dari Jakarta.

Petugas dari Dinas Perhubungan DKI, Satuan Polisi Pamong Praja DKI, kepolisian dan tentara akan memeriksa semua pengendara dan penumpang kendaraan. Ditemukan ada di antaranya yang tak memenuhi syarat, seperti tak menggunakan masker atau mengangkut penumpang melebihi ketetapan, maka akan dilarang memasuki Jakarta, atau dilarang melintas menuju perbatasan Bekasi, Depok, Tangerang Selatan, Tangerang, dan Bogor.